Share
Facebook
Twitter
Google +
LinkedIn
Email
Back
PARLEMENTARIA
FEB
11
Insiden Anisa, RS Atmajaya Pluit Langgar UU
By:
Eko Mahendra Ridho
on
FEB
11
Jakarta - Peristiwa meninggalnya mahasiswi Universitas Indonesia (UI) Anisa Azward yang melompat dari angkutan kota (angkot) akibat tidak mendapat pertolongan secara maksimal oleh rumah sakit harus menjadi perhatian semua pihak.Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PPP Okky Asokawati mengaku pilu dan sedih terkait nasib Aisa Azward ang ditolak oleh RS Attmajaya Pluit karena tidak bisa memberikan uang muka sebesar Rp12 juta yang kemudian menghembuskan nafas terakhir di RS Koja, Jakarta Utara. "Sistem pelayanan kesehatan di negara ini benar-benar memerlukan suatu perubahan atau bahkan suatu terobosan," kata Okky di Jakarta, Minggu (10/2/2013).Padahal, kata Okky, di UU No 44/2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 29 huruf (f) disebutkan Rumah Sakit "melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulans gratis, pelayanan korban bencana dan KLB, atau bakti sosial bagi
Read more >>
FEB
02
Pemilu 2014, Reni Marlinawati Tak Pindah Dapil
By:
Eko Mahendra Ridho
on
FEB
02
Jakarta - Reni Marlinawati, anggota Komisi X dari F-PPP, akan kembali bertarung dalam Pemilu 2014. Dan, Reni akan kembali bertarung di daerah pemilihan (dapil) yang sama yakni Jawa Barat IV (Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi)."Di situ kampung halaman, banyak keluarga besar, dan sudah saya bina sejak 2004," kata Reni kepada JurnalParlemen, Sabtu (2/2).Meski tak menyebut angka, Reni berharap dana yang dia keluarkan dalam pesta demokrasi tahun depan bisa lebih sedikit."Kalau persaingan sama saja. Dulu dan sekarang tidak bisa dianggap ringan," kata salah satu ketua DPP PPP ini.Pada Pemilu 2009, ada enam kursi yang diperebutkan dari dapil ini. Keenam kursi itu akhirnya diduduki Reni Marlinawati (PPP), Dewi Asmara (Partai Golkar), Ribka Tjiptaning, Pasha Ismaya Sukardi dan Ingrid Kansil (Partai Demokrat), dan Yudi Widiana Adia (PKS). (Jurnal Parlemen, 2 Februari 2013) DPC PPP Kabupaten Tegal
Read more >>
JAN
31
PPP Terapkan Zero Narkoba di Tubuh Partai
By:
Eko Mahendra Ridho
on
JAN
31
Jakarta - Wakil Ketua Fraksi PPP DPR Ahmad Yani mengatakan, partainya akan menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN), untuk menerapkan zero narkoba di tubuh partai berlambang Ka'bah itu."Fraksi PPP akan melakukan kerja sama dengan BNN untuk menyatakan PPP bebas dari Narkoba. Seluruh caleg dan anggota DPR dan pengurus PPP harus bebas dari narkoba," kata Ahmad Yani, melalui pesan singkat yang diterima Antara, di Jakarta, Selasa (29/1).Menurut Ahmad Yani, PPP harus hati-hati dalam melakukan rekrutmen calon anggota legislatif dan kader terutama dari kalangan artis. Kasus penggerebekan di rumah artis Raffi Ahmad dan penangkapan 17 orang harus menjadi pelajaran semua pihak.Ahmad Yani mengatakan, semua pihak tidak boleh lengah terhadap bahaya narkoba karena merupakan kejahatan luar biasa."Semua pihak harus mendukung gerakan antinarkoba mulai dari presiden, aparat penegak hukum termasuk kalangan partai politik," ujarnya.Selain itu, Ahmad Yani juga meminta kepada
Read more >>
JAN
25
Okky Asokawati: Ada Konspirasi Dokter Tutupi Kasus Malapraktik
By:
Eko Mahendra Ridho
on
JAN
25
Jakarta - Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati menilai ada upaya dari para dokter untuk menutup-tutupi kesalahan rekan mereka dalam kasus malapraktik. Akibatnya kejadian tersebut sulit dibuktikan.“Conspiracy of Silence dari para dokter tersebut membuat masyarakat seolah-olah mengalami kesulitan untuk membuktikan adanya dugaan malapraktik. Sampai saat ini ada dokter yang mendapat sanksi pidana rasanya belum pernah terjadi,” kata Okky melalui pernyataan tertulis, Kamis, (16/1).Di sisi masyarakat sendiri masih belum menyadari secara utuh bahwa mereka memiliki hak untuk mengajukan ketidakpuasan atau bahkan melaporkan adanya dugaan malapraktik pada suatu pusat pelayanan kesehatan.Menurut Okky, banyak pasien tak paham kemana harus melaporkan masalah hukum, etika kedokteran. Ini karena Kementerian Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia, dan IKI tak memberi sosialisasi yang baik.Politikus PPP ini mencontohkan kasus yang dibahas pada rapat dengar pendapat 15 Januari 2013 lalu dengan
Read more >>
JAN
07
FPPP Tidak Meminta Dana dari Banggar
By:
Eko Mahendra Ridho
on
JAN
07
Jakarta - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) tidak mengumpulkan dan meminta dana politik dari anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat RI. PPP sebagai partai tua yang tetap ala kadarnya sehingga tidak membutuhkan biaya besar dalam kegiatannya. Proses politik partai diserahkan pada kader-kadernya di daerah dan menggunakan dana pribadi kader tersebut. "Tidak ada dana dari anggota di DPR dan DPRD. Setiap calon legislatif berusaha sendiri-sendiri," kata anggota Badan Anggara DPR RI dari fraksi PPP, Epyardi Asda, saat dihubungi, Jumat, 4 Januari 2013. Ia membantah ada anggota PPP di Banggar atau komisi yang melakukan penyelewengan anggaran untuk dana politik. Menurut dia, dana politik partai berasal dari kantong pribadi tiap kadernya berupa iuran wajib dan atau sumbangan sukarela. Bahkan, biaya operasional dan kegiatan di Dewan Perwakilan Pusat, menurut Epyardi, diambil dengan memotong gaji anggota DPP yang menjadi legislator. "Setiap bulannya sekitar Rp 7,5
Read more >>
SEP
13
Terkait Presidential Threshold, PPP Beda Sikap dengan Setgab
By:
Eko Mahendra Ridho
on
SEP
13
Jakarta – Di antara enam parpol anggota Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi pendukung pemerintah, hanya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ngotot presidential threshold diturunkan dari yang angka berlaku pada Pilpres 2009 lalu. Adapun di antara sembilan parpol di DPR, selain PPP,Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) juga ingin angka presidential threshold turun.Karena itu,mereka mendorong revisi Undang-Undang (UU) No 42/2008 tentang Pemilihan Presiden (Pilpres). Artinya, ada tiga parpol di DPR yang mendukung penurunan ambang batas ini, sementara enam parpol lainnya lebih memilih tetap menggunakan syarat yang berlaku pada Pilpres 2009 untuk pengusungan pasangan capres-cawapres. Kalaupun ada perubahan, beberapa parpol justru ingin angkanya dinaikkan. Syarat pengusungan capres oleh parpol atau koalisi parpol dalam UU No 42/2008 adalah 20% kursi DPR atau 25% suara sah pemilu legislatif.Adapun PPP bersikeras supaya pada 2
Read more >>
AUG
27
FPPP DPRD Jateng Usulkan Fly Over untuk Jalan Tol Cirebon-Semarang
By:
Eko Mahendra Ridho
on
AUG
27
Semarang — Guna mengurangi penyusutan lahan pertanian produktif dan perkebunan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) Jawa Tengah mengusulkan agar jalan tol Semarang- Cirebon diwujudkan dengan fly over (jalan layang). Jika memungkinkan, pembuatan jalan layang ini juga diusulkan untuk dibangun diatas jalur utama pantai utara (pantura), di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Sehingga proyek pembangunan jalan tol sepanjang kurang lebih 250 kilometer ini tidak akan berkontribusi terhadap penyusutan lahan pertanian produktif di wilayah Jawa Tengah. Hal ini terungkap dalam laporan hasil reses FPPP DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang disampaikan oleh anggota FPPP, Hj Indah Mustika Yuliati pada sidang paripurna DPRD Jawa Tengah, Senin (27/8). Rencana pembangunan Jalan Tol Cirebon – Semarang, jelas Indah, diakuinya sudah menjadi program kebijakan dan kewenangan pemerintah pusat. Realisasi pembangunan jalan tol tersebut akan memakan lahan seluas 25.000 ha, dengan asum
Read more >>
AUG
14
PPP Juga Tolak Kurma dan Jeruk dari Israel
By:
Eko Mahendra Ridho
on
AUG
14
Jakarta - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak masuknya produk dari Israel, terutama buah-buahan, seperti kurma dan jeruk Shantang. Demikian disampaikan anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PPP Zainut Tauhid Sa'adi kepada pers di Jakarta, Senin (13/8), terkait impor buah dari Israel. Penolakan itu mengingat hingga kini RI tidak pernah membuka hubungan diplomatik dengan zionis Israel, termasuk hubungan perniagaan. "Masuknya buah-buahan dari Israel itu, tidak dapat di benarkan. Karenanya PPP mengecam tindakan segelintir orang, yang membantu dan memperlancar dalam upaya masuknya produk buah-buahan dari Israel tersebut," ujar Zainut Tauhid Sa'adi. Ketua DPP PPP ini mendesak oknum aparatur Pemerintah yang membantu kelancaran aktivitas perniagaan buah dengan Israel, dengan pihak importir, untuk segera menyadari kekeliruan tindakannya tersebut. "Masyarakat jelas akan merasa dibohongi atas produk-produk yang beredar di pasar dalam negeri itu, di antaranya
Read more >>
AUG
14
Zainut: Kenapa Mesti Impor Buah dari Israel?
By:
Eko Mahendra Ridho
on
AUG
14
Jakarta - Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PPP Zainut Tauhid Sa'adi mempertanyakan alasan dibalik impor produk buah-buahan seperti kurma dan jeruk Shantang dari Israel ke dalam pasar negeri. Menurutnya segala kegiatan perniagaan dengan Israel baik secara langsung dan tidak langsung adalah ilegal mengingat RI tidak mengakui keberadaan Israel. "Banyak kok negara-negara lain yang memiliki hubungan kerja sama baik dengan RI, penghasil buah-buahan (kurma dan jeruk santang) itu, atau yang memiliki segmen besar di dalam negeri. Kenapa mesti impor dari Israel? Kita bisa impornya dari Jordania, Mesir dan Palestina. Kenapa mesti impor dari Israel, bangsa penjajah itu?," kata Zainut kepada pers di Jakarta, Senin (13/8). Sebelumnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) per 7 Agustus 2012 lalu melansir bahwa dua di antara sembilan jenis buah impor terbesar yang diminati konsumen Indonesia berasal dari Israel. Pada bulan Juni, buah kurma asal Israel tercatat masuk ke Indon
Read more >>
AUG
14
Zainut: PPP Tolak Buah Impor Asal Israel
By:
Eko Mahendra Ridho
on
AUG
14
Jakarta - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak masuknya produk dari Israel, terutama buah-buahan, seperti kurma dan jeruk Shantang. Demikian disampaikan anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PPP Zainut Tauhid Sa'adi kepada pers di Jakarta, Senin (13/8). Penolakan itu mengingat hingga kini RI tidak pernah membuka hubungan diplomatik dengan zionis Israel, termasuk hubungan perniagaan. "Masuknya buah-buahan dari Israel itu, tidak dapat dibenarkan. Karenanya PPP mengecam tindakan segelintir orang, yang membantu dan memperlancar upaya masuknya buah-buahan dari Israel tersebut," ujar Zainut Tauhid Sa'adi. Ketua DPP PPP ini mendesak oknum aparatur Pemerintah yang membantu kelancaran aktivitas perniagaan buah dengan Israel, dengan pihak importir, untuk segera menyadari kekeliruan tindakannya tersebut. Anggota DPR dari Dapil Jateng IX ini meminta agar Pemerintah, Menteri dan pejabat terkait dapat menjelaskan mengapa meloloskan buah-buahan dari Israel
Read more >>
AUG
02
PPP Dukung DPR Bentuk Pansus Hambalang
By:
Eko Mahendra Ridho
on
AUG
02
Jakarta - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) mendukung penuh upaya pembentukan panitia khusus (pansus) dalam kasus pembangunan pusat olahraga Hambalang, Bogor, Jawa Barat. "PPP mendorong DPR bisa memaksimalkan fungsi pengawasan dengan pansus tersebut. Dan untuk masalah (Hambalang) ini, sikap PPP sudah jelas," kata Sekretaris F-PPP DPR Arwani Thomafi di Jakarta, Rabu (1/8). Dalam kasus Hambalang itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memulai upaya penyidikan. Dan KPK telah menetapkan Deddy Kusnidar sebagai tersangka pertama. Deddy adalah mantan Kepala Biro Perencanaan Kemenpora yang kini menjabat sebagai Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora. Ia merupakan ketua tim pencari tanah sekaligus pejabat pembuat komitmen untuk proyek Hambalang senilai Rp2,4 triliun itu. Selain menetapkan Deddy sebagai tersangka, KPK juga mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri. Mereka ialah Dirut PT Cirajasa Cipta Mandiri Aman Santoso, Direktur PT Yodh
Read more >>
JUL
19
FPPP: Dana Siluman di APBD Jateng Hasil Kerja Oknum
By:
Eko Mahendra Ridho
on
JUL
19
Semarang - Gubernur Jateng Bibit Waluyo kembali membantah adanya perbedaan angka atau dana siluman antara Nota Keuangan Perubahan APBD 2012 dan KUPA-PPAS. Fraksi Persatuan Pembangunan (PPP) menuding angka dalam Nota Keuangan diubah oleh oknum eksekutif. Bibit menyatakan bahwa tidak ada perbedaan angka dan pembahasan telah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011. "Seluruh mekanisme selalu mengedepankan aspek normatif, transparansi dan akuntabilitas," kata Bibit dalam Sidang Paripurna Jawaban Gubernur atas Pendapat Fraksi terhadap Nota Keuangan Perubahan APBD 2012 di Gedung Berlian, Kamis (19/7). Gubernur menjawab Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) yang mempertanyakan penambahan pendapatan senilai Rp 140 miliar dalam Nota Keuangan. Pada Nota Keuangan, pendapatan ditargetkan Rp 11,423 triliun, naik sebesar 5,44 persen, atau Rp 589,52 miliar dari traget anggaran murni. Padahal, dalam pembahasan KUPA-PPAS, pendapatan tercantum sebesar
Read more >>
JUL
04
FPPP Setuju Fatwa MUI tentang Rampas Harta Koruptor
By:
Eko Mahendra Ridho
on
JUL
04
Jakarta - Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di DPR, Arwani Thomafi menilai, fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait perampasan harta koruptor yang dihasilkan dari cara ilegal merupakan langkah positif yang dilakukan oleh para ulama di Indonesia. Ditegaskan, PPP mengapresiasi langkah-langkah MUI dalam merespons persoalan kekinian, khususnya persoalan pemberantasan korupsi yang memang sampai saat ini masih marak. "Hal ini pula sejalan dengan misi politik PPP yang berlandaskan amar ma"ruf nahi munkar," kata Arwani menjawab JPNN, Selasa (2/7). Menurut Arwani, landasan dalil syar"i (agama) sebagai argumentasi atas fatwa MUI ini menjadi landasan moral bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum, terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. "Hanya saja, Fatwa MUI ini akan efektif dalam implementasinya bila ditopang dengan perundang-undangan yang mengatur tentang penyitaan harta koruptor," kata Arwani. Anggor
Read more >>
JUL
04
PPP Tolak Al-Quran Ditarik dari Masyarakat
By:
Eko Mahendra Ridho
on
JUL
04
Jakarta - Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi menentang usul yang menginginkan penarikan Al Quran dari masyarakat. Ia menegaskan, Al Quran yang sudah beredar di masyarakat tak perlu di permasalahkan. "Al Quran yang sudah beredar tidak masalah. Anggarannya diambilkan dari APBN, bukan dari uang hasil korupsi. Tidak perlu ada gerakan menarik atau mengembalikan sejumlah Al Quran yang sudah beredar. Kalau dilakukan, ini sama saja menganggap al Quran itu dicetak dari hasil korupsi," tegasnya kepada Tribunnews.com, Rabu (4/7/2012). "Jangan coba-coba untuk mereduksi makna Al Quran yang sudah beredar dengan diberi embel-embel Al Quran hasil korupsi. Ini masalah sensitif," katanya lagi. Al Quran yang sudah beredar, Arwani menegaskan tidaklah ada masalah. Jadi, imbuhnya, problemnya bukan di Al Quran. Ia kemudian meminta untuk tidak membelokkan, seolah-olah Al Quran yang ada itu problem. Problemnya adalah, imbuh Arwani, oknum yang
Read more >>
JUN
30
PPP Minta Korupsi Alquran Diusut Tuntas
By:
Eko Mahendra Ridho
on
JUN
30
Jakarta - Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani meyakini bahwa Ketua Umum Partai PPP yang juga Menteri Agama Suryadharma Ali tidak terlibat kasus korupsi pengadaan Alquran. Dia pun meminta agar kasus ini segera diusut tuntas. "Saya yakin, Suryadharma Ali tidak mungkin terlibat," kata Ahmad Yani di Jakarta, Sabtu (30/6). Yani yang juga anggota Komisi III DPR RI ini menjelaskan, Suryadharma Ali telah proaktif dan mendorong agar kasus ini terbuka dengan membentuk pengawasan internal. "Kami dari PPP prihatin, pengadaan kitab suci Alquran saja dikorupsi. Bongkar semua sampai akarnya, usut tuntas," ujarnya dengan tegas. Ia pun meyakini, kasus ini tidak akan memengaruhi elektabilitas PPP di mata masyarakat, kecuali ada pihak yang akan menyerang PPP melalui kasus ini. "Ini tindakan yang tidak terpuji, PPP harus teriak sekeras-kerasnya agar PPP tidak terkesan melindungi," katanya. seperti diketahui, KPK sudah menetapkan dua tersa
Read more >>
JUN
30
Yani: Saya Pimpinan KPK, Semua Sudah Jadi Tersangka
By:
Eko Mahendra Ridho
on
JUN
30
Jakarta - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP, Ahmad Yani, menyatakan seharusnya saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan tersangka kasus pengucuran dana talangan (bailout) Century. Sebab, sejumlah alat bukti pendukung kasus tersebut sudah ada. Yani pun sesumbar bisa menetapkan semua orang yang terlibat dalam kasus tersebut menjadi tersangka dalam sepekan jika menjabat sebagai pimpinan KPK. "Kalau saya pimpinan KPK, seminggu semua sudah jadi tersangka," kata Yani dalam diskusi 'Pro Kontra Koin untuk KPK' di Jakarta, Sabtu (30/6/2012). Menurut Yani, sejumlah temuan pelanggaran dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah cukup menunjukkan bahwa bailout Century bermasalah. "Ini uangnya dulu keluar, baru mereka rapat malam-malam hari," ujarnya. Mantan pengacara pimpinan KPK Bibit-Chandra, Ahmad Rifai, merasa prihatin dengan menurunnya nyali pimpinan KPK periode saat ini. Padahal, Bibit-Chandra harus masuk bui saat melaksa
Read more >>
JUN
29
Ahmad Yani: Gedung Baru KPK Pengalihan Isu
By:
Eko Mahendra Ridho
on
JUN
29
Jakarta - Anggota fraksi PPP, Ahmad Yani, mengklaim sejak awal pihaknya mendukung adanya gedung tambahan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Termasuk soal anggaran. Tetapi, menurutnya, KPK mesti terlebih dulu mencari gedung yang menjadi aset negara yang mungkin bisa dipergunakan KPK. "Kalau PPP mendukung. Saya dukung tambahan tenaga. Era Antasari Azhar (eks ketua KPK), tidak ada gedung dan tenaga, tapi mulai usut kasus," kata anggota Fraksi PPP Ahmad Yani di DPR, Jakarta, Kamis (28/6). Untuk itu, Yani menduga, jangan-jangan persoalan gedung hanya pengalihan isu KPK lantaran tak mampu usut kasus. Terlebih sampai menggalang opini dan koin. Tak hanya itu. Ia juga menyoroti pernyataan salah satu pimpinan KPK, Bambang Widjojanto, yang menyatakan bila DPR tak penuhi anggaran pembangunan gedung, akan menggalang dana dari masyarakat. Yani menjelaskan, pernyataan itu sebetulnya membawa ranah penegakan hukum ke wilayah politik. Terlebih, soal penggalangan dana dari
Read more >>
JUN
29
Muqowwam: Untung Bukan Ayat Quran yang Dikorupsi
By:
Eko Mahendra Ridho
on
JUN
29
Jakarta - Politikus PPP di Komisi Politik DPR, Ahmad Muqowwam, berharap tak ada kader Partai Persatuan Pembangunan yang terlibat korupsi. Namun Ketua Panitia Khusus Randangan Undang-Undang Desa ini masih bisa berkelakar soal korupsi proyek pengadaan Al-Quran. “Untung bukan ayat Al-Quran yang dikorupsi,” ucapnya, Jumat, 29 Juni 2012. KPK telah menetapkan politikus partai Golkar Zulkarnaen Djabbar sebagai tersangka kasus ini. Ia adalah anggota Badan Anggaran DPR. Tadi pagi, petugas KPK menggeledah rumah Zulkarnaen di Bekasi untuk mencari petunjuk dan barang bukti. Penggeledahan disebut-sebut juga dilakukan di kantor Kementerian Agama. Pengadaan kitab suci yang belakangan bermasalah itu menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2012. Anggaran ini dibahas di DPR sejak sekitar Februari 2011 lalu disahkan pada Juni. “Sprindik (surat petintah penyidikan) sudah ditandatangani (oleh pemimpin KPK), tersangkanya ZD,” kata Wakil Ketu
Read more >>
JUN
29
PPP Akan Pecat Kader yang Korupsi Proyek Al-Quran
By:
Eko Mahendra Ridho
on
JUN
29
Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan tak akan sungkan menjatuhkan sanksi berat bagi kadernya yang terlibat kasus korupsi dalam proyek pengadaan Al-Quran. Tak tanggung-tanggung, mereka yang terlibat akan dipecat dari partai berideologi Islam itu. “Pasti kami pecat,” kata Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin ketika dihubungi di Malang, Jawa Timur, Jumat, 29 Juni 2012. Lukman juga menjabat Wakil Ketua MPR. PPP menempatkan tiga kadernya di Komisi VIII yang membidangi agama di DPR. Mereka adalah Endang Sukandar, Hasrul Azwar, dan Asep Ahmad Maishul Affandy. Hasrul juga menjabat Ketua Fraksi PPP di DPR. Politikus PPP di Komisi Politik DPR Ahmad Muqowwam berharap tak ada kader partai berlambang Kabah yang terlibat korupsi. Namun, Ketua Panitia Khusus Randangan Undang-Undang Desa ini masih bisa berkelakar soal korupsi proyek pengadaan Al-Quran. “Untung bukan ayat Al-Quran yang dikorupsi,” ucapnya, Jumat, 29 Juni 2012. KPK telah menetapkan politi
Read more >>
JUN
27
Pembangunan Gedung KPK, Yani: KPK dan DPR Mau Dibenturkan
By:
Eko Mahendra Ridho
on
JUN
27
Jakarta - Anggota FPPP DPR Ahmad Yani menilai, isu pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dirasa nuansa politisnya cukup tinggi. Namun, Yani tidak paham siapa pihak yang memolitisir isu pembangunan gedung KPK tersebut. Yani bercerita, hampir semua fraksi di komisinya sepakat dengan kebutuhan KPK akan gedung baru itu. Tanda bintang yang berarti penundaan yang dibubuhkan dalam pengajuan anggaran pembangunan gedung itu rencananya akan dicabut. Tetapi, usulan yang diberikan kepada KPK adalah mencari gedung-gedung pemerintah yang bisa digunakan. Semestinya, dengan usulan seperti itu, kesekretariatan KPK-lah yang kreatif untuk mencari gedung-gedung tersebut. "Menurut saya nuansa politisnya cukup tinggi. Tapi saya tidak paham siapa yang mempolitisir," kata Yani saat dihubungi, Jakarta, Selasa (26/6). Sementara itu, beberapa tokoh nasional mendatangi KPK dan menyerahkan dana sebagai sumbangan untuk membangun gedung KPK. Mereka antara lain adalah Bu
Read more >>
JUN
27
PPP Dukung Gedung Baru KPK
By:
Eko Mahendra Ridho
on
JUN
27
Jakarta - Sekretaris Fraksi PPP, Arwani M Thomafi, menyatakan fraksinya mendukung penuh ketersediaan sarana dan prasarana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan pelaksnaan tugas dan fungsi dalam pemberantasan korupsi. Karena itu, Fraksi PPP mendukung realisasi rencana pembangunan gedung baru bagi lembaga adhoc tersebut. "Terkait dengan gedung baru KPK, Fraksi PPP mendukung penuh rencana tersebut," kata Arwani, di gedung DPR, Jakarta, Senin (25/6/2012). Meski begitu, Fraksi PPP mengharapkan setiap rencana pembangunan gedung baru, tak terkecuali pembangunan gedung baru KPK, harus melalui kajian yang matang. "Tak terkecuali KPK memastikan penggunaan gedung-gedung milik negara di bawah koordinasi Sekretariat Negara (Setneg) yang disebut-sebut banyak yang tidak dimanfaatkan dengan maksimal," tandasnya. Dalam konteks ini, Fraksi PPP meminta Setneg untuk segera merespon secara aktif permintaan KPK tersebut mengingat penggunaan gedung negara yang mem
Read more >>
JUN
24
PPP Siap Bela Abraham Samad
By:
Eko Mahendra Ridho
on
JUN
24
Jakarta - Sayup-sayup terdengar kabar ada gerakan yang mau membuat rekayasa sehingga seolah-olah Abraham Samad melanggar standar dan prosedur KPK. Tujuannya agar Abraham Samad mau kompromi, terutama terkait skandal Century. Demikian disampaikan anggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Yani, di gedung DPR Jakarta (Kamis, 15/3). “Pelemahan KPK itu banyak dibuat dari pihak dalam. Dan Itu sudah dirasakan Abraham Samad. Saya takut Abraham di-Antasari-kan,” kata Yani. Terkait kasus Century, lanjut Yani, PPP siap membela Abraham Samad, sepanjang ia komiten dengan beragam janjinya untuk memberantas korupsi. Apalagi, kasus Century sudah clear dan jelas merupakan tindakan korupsi. “Century ini kan kasus yang sederahana, kami akan pasang badan jika ada pihak yang tidak mau membuka masalah Century,” tegas Yani. “Century merupakan perampokan di siang bolong,” demikian Yani. (Rakyat Merdeka, 24 Juni 2012)DPC PPP K
Read more >>
JUN
20
DPR Berbeda Sikapi Usulan Pemilukada
By:
Eko Mahendra Ridho
on
JUN
20
Jakarta - Draf pemerintah agar pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan terpisah mendapat reaksi DPR. Usulan itu memang disampaikan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI beberapa waktu lalu dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah. Dalam usulannya, Mendagri menilai wakil kepala daerah cukup jadi jabatan karir yang pejabatnya diangkat dari unsur pegawai negeri sipil. Tujuannya untuk menghindari disharmoni antara kepala daerah dan wakilnya sebagaimana kerap terjadi. Atas usulan itu, Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) menyatakan penolakannya. Menurut F-PAN, dalam konteks demokrasi multipartai saat ini, perubahan mekanisme pemilihan yang disampaikan oleh pemerintah tersebut berpotensi menyebabkan fungsi pemerintah daerah mengalami hambatan. Sebab hampir bisa dipastikan kekuatan-kekuatan atau faksi politik di lembaga legislatif daerah akan sulit untuk dikonsolidasi guna mendukung kebijakan
Read more >>
JUN
15
Ketua DPR Melantik Husnan Bey Fananie Menjadi Anggota DPR RI
By:
Eko Mahendra Ridho
on
JUN
15
Jakarta - Ketua DPR RI Marzuki Alie melantik Husnan Bey Fananie sebagai anggota DPR RI pergantian antar waktu. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari Daerah Pemilihan Jawa Barat III ini menggantikan koleganya Amin Suparmin yang menyatakan mengundurkan diri. Peraih gelar MA dari RijksUniversiteit Leiden, Nederland ini mengaku punya target yang sederhana sebagai anggota DPR. “Sebagai anggota dewan saya hanya ingin menjadi orang yang bermanfaat sebaik-baiknya buat rakyat, buat bangsa dan negara,” tandasnya kepada wartawan usai acara pengucapan sumpah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/6/12). Dalam bertugas sebagai wakil rakyat di parlemen ia menyatakan siap ditempatkan di Komisi mana saja oleh pimpinan Fraksi. “Saya siap bertugas dimana saja, kita tunggu saja putusan Fraksi,” imbuh putra dari KH. Zainuddin Fananie pendiri Pondok Modern Gontor- Ponorogo, Jawa Timur ini. Sementara Amin Suparmin yang digantikannya terakhir bertugas di Ko
Read more >>
More Posts
© Copyright 2008-2013
DPC PPP Kabupaten Tegal
| Design by
Eko Mahendra Ridho
| PPP Rumah Besar Ummat Islam Indonesia
Back to Home
Design
a Mobile Site
View Site in Mobile
|
Classic
Share by: