Share
Facebook
Twitter
Google +
LinkedIn
Email
Back
OPINI
JAN
21
Lanskap Baru Politik 2014
By:
Eko Mahendra Ridho
on
JAN
21
Oleh: Muhammad Qodari*Hasil rapat pleno KPU soal verifikasi faktual parpol peserta Pemilu 2014 diperkirakan meloloskan 10 partai dari 34 yang mendaftar ke KPU (Kompas, 8/1). Ke-10 partai itu adalah PAN, Demokrat, PDI-P, Hanura, Gerindra, Partai Golkar, PKB, PKS, PPP, dan Nasdem.Bagi yang optimistis, lolosnya 10 parpol untuk Pemilu 2014 membuka lanskap baru politik Indonesia ke depan. Lanskap pertama, harapan bahwa pilihan masyarakat akan lebih berkualitas karena jumlah partai jauh lebih sedikit daripada sebelumnya. Bandingkan jumlah parpol peserta Pemilu 2014 dengan Pemilu 1999 yang 48 parpol, 2004 (24), dan 2009 (38).Pilihan yang sedikit ini diharapkan kondusif untuk masyarakat membuat pilihan berkualitas. Apalagi 9 dari 10 parpol yang lolos adalah partai lama yang sudah dikenal kiprahnya, baik di legislatif, eksekutif, di media, maupun di masyarakat. Jadi, masyarakat punya catatan tentang kinerja mereka. Pemilu 2014 akan menjadi hari penilaian bagi parpol-parpol tersebut.Harapan y
Read more >>
JAN
20
PPP Lebih Optimis Menyongsong Pemilu 2014
By:
Eko Mahendra Ridho
on
JAN
20
Oleh: RACHMAD YULIADI NASIR* Pada waktu menjelang akhir tahun 2012, hasil Survei CSIS menempatkan PPP di atas PKS, PAN, PKB, Nasdem, dan Hanura. Survei dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menemukan bahwa elektabilitas Partai Golkar di posisi teratas. Sementara, posisi kedua ditempati PDIP, dan menyusul Partai Demokrat pada urutan ketiga. Peneliti CSIS, Philips Vermont, mengemukakan bahwa partai Golkar mendapat 18 persen suara, sementara PDIP 11,6 persen dan disusul partai Demokrat mendapat 11,1 persen. Sementara partai lainnya, seperti Gerindra mendapat 5,2 persen, PPP mendapat dukungan sebanyak 3 persen, PKB 2,8 persen, PKS 2,2 persen, PAN 2 persen. Partai baru seperti Nasdem mendapat 1,6 persen. Perolehan Nasdem itu lebih tinggi dibandingkan dengan partai Hanura yang mendapat suara 1,5 persen. Survei yang dilakukan pada 6-19 Juli 2012 di seluruh provinsi di Indonesia kecuali Papua. Wawancara tatap muka dilakukan di 32 provinsi, Papua saat itu da
Read more >>
JAN
17
Bid'ah Politik
By:
Eko Mahendra Ridho
on
JAN
17
Oleh: HA. Chozin Chumaidy*Politik pada hakekatnya adalah suci dan luhur. Karena merupakan norma, nilai dan aturan yang ditujukan untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi demokratis, berkeadilan, bermartabat sesuai dengan falsafah yang dianut oleh masyarakat dimana politik itu dijalankan.Akan tetapi akhir-akhir ini politik menjadi sasaran kritik yang sangat tajam dari masyarakat, sebagai akibat prilaku menyimpang dari para pelaku politik itu sendiri, baik mereka yang bergerak dibidang legeslatif, eksekutif maupun yudikatif, bahkan juga dimasyarakat luas disaat mereka bersentuhan dengan aplikasi politik itu sendiri, seperti Pemilukada, Pileg dan Pilpres. Dimana politik tidak menunjukkan wajahnya yang bermoral, santun, dengan ekspresi dan semangat kejuangan untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat serta prilaku yang berkeadaban yang disinari dengan nilai-nilai luhur bangsa dan keyakinan agama yang suci.Politik tansaksional dewasa ini tengah
Read more >>
JAN
17
Perlunya Reformasi Jilid II
By:
Eko Mahendra Ridho
on
JAN
17
Oleh : HA.Chozin Chumaidy*MuqoddimahReformasi 1998 pada hakekatnya adalah upaya bangsa Indonesia untuk melakukan perubahan menuju penyelenggaraan Negara yang lebih demokratis, transparan, dan memiliki akuntabilitas tinggi serta terwujudnya good governance dan adanya jaminan kebebasan berpendapat. Upaya ini dilakukan sebagai koreksi terhadap penyelenggaraan Negara dalam era orde baru, dan sekaligus untuk mendekatkan bangsa Indonesia pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana yg diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.Butir-butir reformasi dirumuskan dalam 6 (enam) hal pokok yaitu, Amandemen UUD 1945, Penghapusan Dwi-fungsi ABRI, Penegakan supremasi hukum, penghormatan Hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah (Otonomi daerah), Mewujudkan Kebebasan pers dan Mewjudkan demokrasi.Empat belas tahun sudah reformasi ini berjalan, dan sudah banyak hal-hal positif kita hasilkan,
Read more >>
JAN
17
Meneladani Peristiwa Fusi Partai Islam Menjadi PPP
By:
Eko Mahendra Ridho
on
JAN
17
Dalam dimensi sejarahnya nampak bahwa kelahiran partai politik berkaitan erat dengan proses perubahan sosial, politik, ekonomi dan budya dalam masyarakat.Kehidupan kepartaian di Indonesia berakar pada sejarah sosial dan politik Indonesia di awal abad ke – 20 di kala bangsa Indonesia masih berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Sejarah mencatat bahwa Syarikat Islam (SI) merupakan cikal bakal partai politik yang telah menaburkan benih nasionalisme menjadi suatu negara Indonesia yang merdeka.Oleh karena itu sejak zaman kolonial Belanda kekuatan politik Islam selalu muncul ke permukaan walaupun kadar dan bobotnya berbeda di setiap kurun waktu.Dalam konteks Islam dan politik Indonesia sejarah juga menunjukkan dua kecenderungan yang menonjol, pertama partai-partai selalu bergelut dengan batang tubuhnya sendiri yang kunjung selesai. Kedua, partai-partai Islam relatif selalu terlibat dalam konflik dan konsensus dengan pihak pemerintah baik ketika zaman konolial Be
Read more >>
JAN
17
Latar Historis PPP dan Pelembagaan Partai
By:
Eko Mahendra Ridho
on
JAN
17
Oleh: Isa Muchsin*Dalam kurun waktu 40 tahun PPP masih eksis dalam kehidupan politik nasional di Indonesia, satu-satunya partai Islam yang dapat bertahan sejak 5 Januari 1973 sampai sekarang memasuki usianya yang ke 40 tahun. Dibandingkan dengan dua partai Islam yang pernah eksis ; Masyumi (1945 -1960) hanya bertahan 15 tahun, NU sebagai partai politik ( 1952 – 1973, sebelum fusi ke PPP ) bertahan hingga 21 tahun.Sejarah kelahirannya di awal Orde Baru, PPP merupakan kelanjutan partai politik Islam yang menjadi peserta Pemilu 197. Menjelang pelantikan angota-anggota DPR RI hasil Pemiu 1971, Presiden Soeharto mengundang parpol-parpol dan Golkar ke Istana Merdeka, guna membicarakan masalah-masalah kenegaraan yang penting. Pertemuan terbatas berlansgung selama dua kali masing-masing tagl 6 dan 8 Oktober 1971. Dua forum ini membahas tiga maslah politik : Pertama masalah yang menyangkut hasil Pemilu 1971, yang meliputi pelantikan, pembagian fraksi serta masalah vot
Read more >>
JAN
14
Mungkinkah PPP Capreskan Ketua Umumnya?
By:
Eko Mahendra Ridho
on
JAN
14
Oleh: Joko Dwi Cahyana* Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tengah mempersiapkan calon presiden dan wakil presiden yang akan didukung dalam pemilihan presiden 2014. Menteri Agama Suryadharma Ali salah satu yang diunggulkan menjadi calon presiden usungan PPP. Ketua Umum PPP tersebut mendapat dukungan kuat untuk maju menjadi calon presiden di 2014 oleh para pengasuh pondok pesantren se Indonesia. Karena dia dinilai kaya pengalaman dan kepemimpinan serta memiliki sikap tegas dan paham terhadap karakteristik umat Islam serta umat agama lain di Indonesia. Hingga kini, PPP masih merupakan koalisi pendukung pemerintahan SBY – Boediono. Partai Persatuan Pembangunan akan membahas calon presiden 2014 di Musyawarah Kerja Nasional Partai Persatuan Pembangunan 2013. ada dua agenda utama mukernas kali ini. yaitu, melakukan pembahasan mengenai program strategis partai yang baru diluncurkan. Kemudian, membahas strategi agar PPP menangkan pemilihan umum dan pemilihan pr
Read more >>
AUG
07
Pilgub oleh DPRD Ancam Daulat Rakyat
By:
Eko Mahendra Ridho
on
AUG
07
Oleh: Sabam Leo Batubara* Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, atas nama Pemerintah RI, telah menyampaikan RUU Pemilihan Kepala Daerah ke DPR.Isinya,gubernur nantinya tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, tapi oleh DPRD. Menurut Mendagri, perubahan itu akan meminimalkan korupsi dan konflik seusai pemilihan. Usul perubahan itu disambut oleh jaringan pendukungnya. Dalam pembahasan RUU Pilkada di Komisi II DPR (6 Juli 2012) usulperubahan–gubernur kembali dipilih oleh DPRD– didukung oleh Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI),Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI),Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Bahkan ADKASI mengusulkan agar seluruh jenjang mulai dari gubernur hingga bupati/wali kota tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, tapi oleh DPRD.Diperkirakan 560 an
Read more >>
AUG
05
Hakikat Sekularisme dan Bahayanya
By:
Eko Mahendra Ridho
on
AUG
05
Sekularisme yang dalam bahasa Arabnya dikenal “al-’Ilmaniyyah”, diambil dari kata ilmu. Konon, secara mafhum, ia bermaksud mengangkat martabat ilmu. Dalam hal ini tentu tidak bertentangan dengan paham Islam yang juga menjadikan ilmu sebagai satu perkara penting manusia. Bahkan, sejak awal, Islam menganjurkan untuk memuliakan ilmu. Tetapi sebenarnya, penerjemahan kata sekular kepada “al-’Ilmaniyyah” hanyalah tipu daya yang berlindung di balik slogan ilmu. Sebenarnya makna tersirat bagi sekular adalah “al-Ladiniyah” yakni tanpa agama atau “al-Laaqidah” yakni tanpa aqidah. Menurut seorang tokoh pemikir Islam Prof. Dr. Yusuf al-Qardhawi, dalam tulisannya tentang sekularisme, pernah menyebutkan bahwa Istilah “al-’Ilmaniyyah” dipilih untuk mengelabui mata umat Islam agar menerimanya kerana jika digunakan istilah “al-Ladiniyyah” atau “al-La’aqidah“, sudah pasti umat Islam a
Read more >>
AUG
05
Politik Itu Persepsi, Bung!
By:
Eko Mahendra Ridho
on
AUG
05
Oleh: H. Ison Basyuni* Apa yang saya maksud dengan “Politik itu Persepsi” di sini adalah bahwa berbagai pandangan, pendapat, serta sepak terjang para tokoh PPP selama ini akan membentuk persepsi politik seseorang tehadap apa – siapa – dan bagaimana PPP. Persepsi adalah proses seseorang dalam menyerap dan mengetahui sejumlah hal menegenai PPP melalui apa yang selama ini didengar, dilihat, dan diamati. Karena itu, bagaimana seseorang mempersepsikan tentang PPP, tentu saja akan sangat dipengaruhi oleh seberapa banyak dan berkualitas informasi yang didapatkan mengenai PPP. Keterbatasan atau bahkan ketiadaan informasi yang diterima akan membuat seseorang tidak mampu mempersepsikan tentang PPP secara benar dan lengkap.Di sinilah letak soalnya: Bahwa kelengkapan bangunan informasi mengenai PPP itu – tentu saja – sangatlah ditentukan oleh kapasitas dan kapabilitas para elit partai dalam mengomunikasikan
Read more >>
AUG
05
Operasionalisasi Ideologi Islam
By:
Eko Mahendra Ridho
on
AUG
05
Oleh: Arief Mudatsir Mandan* Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan sadar meyakini bahwa kemerdekaan dan terbentuknya Negara Republik Indonesia adalah atas berkat rahmat dan karunia Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945. PPP berpendirian bahwa bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam memiliki jiwa dan semangat religious, yang terpancar dari nilai-nilai ajaran agama yang menjadi dasar keyakinan dan menjiwai perikehidupan masyarakat Indonesia. Berdasarkana pemikiran tersebut, PPP berkeyakinan bahwa dengan nilai-nilai Islam sebagai landasan perjuangan, partai tetap dan terus memiliki semangat religious. Untuk itu PPP bertekad untuk memelihara, mempertahankan dan melestarikan jiwa dan semangat religious Islami sebagai nilai dasar, sikap mental, dan tekad rakyat untuk menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, mandiri dan maju. Sebagaimana partai yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah rakyat, PPP dalam seluruh program dan kegiatannya meniti
Read more >>
JUL
29
Pergeseran Paradigma Kekuasaan di Indonesia
By:
Eko Mahendra Ridho
on
JUL
29
Oleh: Lukman Hakim Saifuddin* Setelah sekitar setengah abad menjalankan sistem ketatanegaraan dengan berpedoman UUD 1945, bangsa Indonesia menuntut perubahan konstitutsi tersebut. Atas dasar desakan dan aspirasi yang kuat dari berbagai kalangan, pada akhir 1999 bangsa Indonesia melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) secara resmi memulai perubahan hingga 2002. Perubahan UUD 1945 pada hakekatnya merupakan wujud dari perubahan paradigma dan perubahan sistem nilai masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini seiring dengan gerak perubahan sistem bernegara yang berlangsung di berbagai belahan dunia: dari sistem teokrasi ke sistem monarki; dari sistem monarki ke sistem negara demokrasi; dan dari sistem negara demokrasi ke sistem negara demokrasi nomokrasi. Kelahiran konstitusi sebuah negara tidak lain merupakan hasil kesepakatan warga bangsa itu sendiri (social contract). Dan dalam proses penyusunan kesepakatan tersebut tidak bisa mengh
Read more >>
JUL
17
2014, Partai Islam Wassalam?
By:
Eko Mahendra Ridho
on
JUL
17
Oleh: Muhammad Itsbatun Najih Ada kabar kurang bagus bagi partai berasas Islam atau massa Islam (sebut saja dengan partai Islam). Sejumlah lembaga survei—Lembaga Survei Nasional (LSN), Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS), dan Lingkaran Survei Indonesia (LSI)—beberapa waktu lalu memuat laporan yang memprediksi perolehan suara partai Islam semakin menurun pada Pemilu 2014. Partai Islam yang dimaksud di sini adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hasil survei LSN pada Juni lalu, jumlah suara yang diperoleh empat partai Islam itu hanya 15,7%. Bahkan, SSS mengindikasikan sebagian dari keempat partai itu akan di bawah ambang batas parliamentary threshold (PT) 3,5%. Pasca-Reformasi Padahal, setelah kran reformasi terbuka, Pemilu 1999 menjadi awal manis kemunculan beberapa partai Islam yang dimotori para elite ‘islamis’. PKB dengan Abdurra
Read more >>
JUL
13
Partai Islam dan Partai Islami
By:
Eko Mahendra Ridho
on
JUL
13
Oleh: Ardi Winangun* Tersinggung dengan sebuah survei yang menunjukan bahwa partai berhaluan Islam elektabilitasnya terus merosot hingga Pemilu 2014. Banyak faktor yang menyebutkan mengapa elektabilitasnya terus menurun, salah satu faktornya disebutkan, pemilih semakin sekuler di mana agama tidak lagi menjadi faktor utama yang mempengaruhi pilihan publik dalam pemilu. Apa yang dilakukan oleh salah satu lembaga survei itu sebenarnya bukan hal yang baru. Partai-partai berhaluan Islam sudah sejak lama memprediksi hal itu dan segera menyusun strategi baru. Partai-partai Islam sudah merasa kalau hanya mengandalkan pemilih tradisional, dengan semakin tingginya angka parlement threshold, maka keberadaan partai-partai Islam akan segera hilang di parlemen. Pengurus partai-partai Islam sudah banting stir untuk meluaskan cakupan pemilih. Misalnya, dalam sebuah kesempatan membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II dan Harlah XXXVII PPP (Partai Persatuan Pembangunan), di Medan, Sumate
Read more >>
JUL
12
Korupsi dan Lingkaran Partai Politik
By:
Eko Mahendra Ridho
on
JUL
12
Korupsi dan Lingkaran Partai Politik Oleh: Khaerudin Saat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan institusinya tengah menyelidiki dugaan korupsi pengadaan Al Quran, banyak yang terenyak. Sesuatu yang suci pun dikorupsi di negeri ini. Belakangan, saat KPK menetapkan anggota Badan Anggaran dari Fraksi Partai Golkar, Zulkarnaen Djabar, sebagai tersangka dalam kasus ini, efek kejutannya tidak sama lagi. Korupsi pembahasan pengadaan Al Quran membuat kita terkejut. Namun, begitu mengetahui bahwa pelakunya diduga adalah anggota DPR, mereka yang tadinya kaget pun seperti sudah mafhum. Survei Transparency International Indonesia tahun 2009 menempatkan DPR sebagai lembaga terkorup di Indonesia, sementara partai politik berada di urutan ketiga terkorup. Kondisi ini tak banyak berubah dalam tiga tahun terakhir. Sejauh ini, lebih dari 40 anggota DPR yang dihukum karena korupsi. Jika benar-benar terbukti, Zulkarnaen mungkin akan menambah panjang daftar anggota DPR y
Read more >>
JUN
30
PPP dan Perjuangan Kaum Perempuan
By:
Eko Mahendra Ridho
on
JUN
30
PPP dan Perjuangan Kaum Perempuan Oleh: Lukman Hakim Saifuddin* PPP menempatkan kaum perempuan pada posisi yang sangat mulia. Sebagai partai Islam, PPP harus menempatkan kaum perempuan pada posisi sesuai dengan hadist Nabi Muhammad “surga berada di bawah telapak kaki ibu”. Surga merupakan impian setiap manusia. Karena itu, jika kita tidak menghormati kaum perempuan yang nota bene adalah ibu kita semua, maka kita telah menjauhi impian kita sendiri. Selain itu, Islam menempatkan perempuan sebagai pondasi suatu bangsa yang menentukan baik buruknya bangsa itu. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad bahwa perempuan merupakan pondasi bangsa, jika kaum perempuan shalehah, maka bangsa itu akan menjadi bangsa yang ishlah (damai, lurus, dan adil). Begitu pula sebaliknya. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP memberikan perintah afirmatif agar perempuan di lingkungan PPP maju dan berkembang, antara lain: Pertama, Pasal 71 AD PPP memerintahkan a
Read more >>
JUN
30
Berjihad di Alam Maya
By:
Eko Mahendra Ridho
on
JUN
30
Berjihad di Alam Maya Oleh: Zubairi Hasan dan Sahlul Fuad* Allah SWT menciptakan berbagai alam bagi kehidupan yang berbeda: alam dunia; alam barzah; dan alam akhirat. Alam dunia merupakan alam yang sedang bergeliat dinamis saat ini. Di alam dunia ini, umat manusia dan mahluk hidup lainnya berjuang menghadapi lingkungannya, baik sesama mahluk bernyawa maupun dengan mahluk yang tak bernyawa. Alam dunia menjadi medan permainan dan pertempuran untuk mengukuhkan dan menghancurkan eksistensi di antara mahluk-mahluk yang ada di dalamnya, dan manusia telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai khalifah (pemimpin) atas keberlangsungan alam dunia. Rusak dan tidaknya alam dunia sebagian besar menjadi tanggung jawab umat manusia. Hampir seluruh umat manusia mengetahui bahwa alam dunia terbelah menjadi dua wilayah, yaitu dunia nyata dan dunia gaib. Dunia nyata merupakan dunia yang bisa dijangkau melalui pancaindera, bisa dilihat bentuknya, dicium aromanya, diraba permukaannya, dan didengar s
Read more >>
JUN
30
Kenapa Kader PPP Perlu Membentuk Kelompok Profesi?
By:
Eko Mahendra Ridho
on
JUN
30
Kenapa Kader PPP Perlu Membentuk Kelompok Profesi? Oleh: Zubairi Hasan dan Sahlul Fuad* Kelompok profesi adalah kelompok fungsional yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat sesuai dengan profesinya masing-masing, seperti kelompok tani, kelompok dagang, kelompok pemilik bengkel, dan lain sebagainya. Kelompok profesi bisa juga merupakan kelompok yang dibentuk untuk mendukung profesi tertentu. Misalnya, sejumlah pedagang membentuk Koperasi Simpan Pinjam sebagai upaya mendukung usaha perdagangan dari kelompok profesi itu. Dalam Islam, kelompok itu bisa disebut jemaah, halaqah, majelis, dan lain-lain. Kata-kata berkelompok dalam literatur Islam bermakna positif, karena itu umat Islam tidak boleh merusaknya menjadi hal negatif, misalnya kelompok Geng Motor yang sering anarkis, tidak boleh menggunakan istilah Majelis Motor. Naudzubillah min dzalik…! Kelompok profesi tidak perlu menggantungkan pada jumlah anggota, sehingga jika anggota yang bergabung sedikit, kelompok
Read more >>
JUN
30
Posisi DPC dalam AD/ART PPP
By:
Eko Mahendra Ridho
on
JUN
30
Posisi DPC dalam AD/ART PPP Oleh Zubairi Hasan dan Sahlul Fuad* Pendahuluan Semua institusi dalam PPP sangat penting, karena sesuai dengan prinsip kal bulyan yasyuddu ba’dluhum ba’dla[1], satu bagian harus harus dapat memperkokoh bagian yang lain, sebagaimana layaknya bangunan. Dengan prinsip itu, maka Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Pimpinan Anak Cabang (PAC), dan Pimpinan Ranting (PR) harus saling memperkuat dan saling mendukung satu sama lainnya. Jika ada di antara institusi itu yang lemah, atau bahkan tidak aktif, maka sudah pasti akan berdampak pada pelemahan PPP secara keseluruhan. Begitu pula sebaliknya, jika semua institusi itu kuat, PPP akan menjadi partai politik yang kuat pula. Penurunan suara PPP di era reformasi tidak lepas dari melemahnya sebagian institusi itu, baik di tingkat DPP, DPW, DPC, PAC, dan PR. Karena itu, anggo
Read more >>
JUN
30
Menghayati Makna Ibadah dalam Berpartai dan Berpolitik
By:
Eko Mahendra Ridho
on
JUN
30
Menghayati Makna Ibadah dalam Berpartai dan Berpolitik Oleh: Lukman Hakim Saifuddin* Ibadah merupakan tujuan tunggal dan pokok dari penciptaan umat manusia, sesuai dengan pesan al-Qur’an dalam Surat al-Dzariyat ayat 56: “Tidaklah Aku (Allah) ciptakan jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepada-Ku (Allah).” Ayat itu tidak berbunyi: “Aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah,” karena dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa tujuan penciptaan manusia dan jin adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wata’ala, bukan untuk tujuan lain. Karena itu, dalam kehidupan berpartai dan berpolitik prinsip ibadah merupakan keniscayaan yang tidak bisa ditinggalkan, apalagi kita beraktivitas dalam partai Islam, yakni melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PPP sendiri menempatkan prinsip ibadah sebagai prinsip pertama sehingga bermakna memayungi prinsip lainnya, seperti prinsip amar ma’ruf nahi munkar, prinsip kebena
Read more >>
JUN
30
Dari Pesantren Baitullah Sampai Menginap di PAC/PR
By:
Eko Mahendra Ridho
on
JUN
30
Catatan Khitthah dan Program Perjuangan PPP Dari Pesantren Baitullah Sampai Menginap di PAC/PR Oleh: Zubairi Hasan* Pendahuluan Dalam Rapat Pleno I DPP PPP 2011-2015, 21-22 Oktober 2011 di Jakarta, Ketua DPP PPP Ibu Ermalena menyampaikan pertanyaan mendasar, apakah pengurus PPP dari tingkat pusat sampai ranting yang berjumlah 1 juta lebih orang betul-betul ada dan bekerja untuk PPP atau hanya tertulis di atas kertas saja? Kalau 1 juta pengurus itu bekerja, kenapa suara PPP menurun terus? Sayang, dalam Rapat Pleno itu, pertanyaan Ibu Ermalena tidak mendapatkan jawaban yang tuntas. Kalau dilakukan audit secara mendalam, niscaya kita tahu bahwa memang banyak PAC dan PR PPP yang kurang aktif atau tidak aktif sama sekali. Selain itu, banyak PAC/PR yang aktif jika ada even partai di atasnya, seperti Pemilihan Ketua DPC atau even lainnya. Di luar itu, wujuduhu ka’adamihi. Namun kita juga tidak perlu menutup mata terhadap beberapa PAC/PR yang melakukan aktivitas kepartaian
Read more >>
JUN
29
Peran Agama Sangat Kuat Dalam Penyelenggaraan Negara
By:
Eko Mahendra Ridho
on
JUN
29
Peran Agama Sangat Kuat Dalam Penyelenggaraan Negara (Sebuah Counter terhadap Pemikiran Sekuler) Oleh: Anding Sukiman* Berita yang sangat mengejutkan sekaligus memprihatinkan, datang dari arena Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur DKI (Daerah khusus Ibukota) jakarta. Sebenarnya peristiwanya sudah cukup lama, yaitu pada tanggal 19 Mei 2012. Saat itu salah satu Calon wakil Gubernur DKI bernama Basuki Tjahjo Purnomo alias Ahok dari Partai Gerindra yang berpasangan dengan Joko Widodo dari PDIP, menegaskan bahwa “ Kita tidak taat pada ayat Suci, kita taat pada ayat-ayat Konstitusi “. Pernyataan, Ahok tersebut di lontarkan saat maraknya penolakan umat Islam terhadap rencana pertunjukan lady Gaga yang direncanakan pada tanggal 3 Juni 2012 di Gelora Bung Karno. Kalangan umat Islam baik PPP, FPI, FUI dan lain-lain semua menolak kedatangan lady Gaga di Indonesia, karena penyanyi berkebangsaan Amerika Serikat tersebut disamping penampilannya yang mengumbar
Read more >>
JUN
24
PPP: “Rumah Besar” Ummat yang Ditinggalkan Penghuninya (3)
By:
Eko Mahendra Ridho
on
JUN
24
PPP: “Rumah Besar” Ummat yang Ditinggalkan Penghuninya (3) Oleh: Syamsir Alam* TOKOH-TOKOH Islam yang jeli memanfatkan ayat dan hadits tertentu untuk ditafsirkan sesuai dengan kepentingan mereka yang sering sering hanya berlalu sesaat untuk direvisi kembali, setelah tujuannya tercapai. Sesuatu yang cukup mengherankan, banyak yang mengaku tokoh politik Islam bila kalah terus ngotot ingin menang, dan segera membuat partai baru sempalan. Tidak berlaku lagi hukum “Islam bersaudara”. Sebut saja Jailani (Johny) Naro yang dilengserkan pada 5 Januari tahun 1999 setelah lama berkuasa, langsung mendirikan Partai Persatuan (PP) yang akhirnya juga tidak bertahan lama. Zainuddin MZ, dai dengan sejuta umat, melakukan reformasi partai PPP pada 20 Januari 2002 dengan mendirikan Partai Persatuan Pembangunan Reformasi (PPP Reformasi), yang kemudian pada 9 April 2003 berganti nama menjadi Partai Bintang Reformasi (PBR). Tragisnya, pada bulan Januari 2007 partai i
Read more >>
JUN
18
Partai Islam sebagai Sebuah Kebutuhan
By:
Eko Mahendra Ridho
on
JUN
18
Oleh : Ahmad Syaukani* “Sungguh mengherankan, umat Islam pada masa lampau mampu bersatu padu dan sehati dalam memperjuangkan kemerdekaan. Namun umat Islam hari ini, justru mengisi kemerdekaan dengan perpecahan antar golongan dan konflik kepentingan” I. Pendahuluan. Sejak lama para pemimpin Islam di Indonesia berusaha menemukan jalan keluar dari persoalan yang membelit sebagian besar umatnya, yaitu kemiskinan dan keterbelakangan. Setelah sekian lama terkungkung oleh kebijakan diskriminatif penjajah, kemerdekaan memang memberi peluang umat Islam untuk mengembangkan diri. Namun sampai lebih dari enam puluh tahun sesudah proklamasi kemerdekaan, citra tentang kemiskinan dan keterbelakangan itu masih juga belum terhapus. Sebagian besar umat Islam Indonesia jauh tertinggal dalam berbagai hal: pendidikan yang rendah, bidang pekerjaan yang secara materil kurang menguntungkan, skor kualitas hidup fisik yang rendah, dan status sosial ekonomi yang juga rendah. Sejak awal,
Read more >>
More Posts
© Copyright 2008-2013
DPC PPP Kabupaten Tegal
| Design by
Eko Mahendra Ridho
| PPP Rumah Besar Ummat Islam Indonesia
Back to Home
Design
a Mobile Site
View Site in Mobile
|
Classic
Share by: